The ongoing armed conflict in Papua, especially involving the Papuan Separatist Group (KST), is a serious challenge to state sovereignty and community welfare. In facing this threat, firm action by security forces is an inevitable step to ensure regional security and stability. Support for these efforts is not just about supporting physical action, but also as a form of shared responsibility for the future of Papua.
The security forces, consisting of the TNI (Indonesian National Army) and Polri, have made various efforts to tackle KST activities. These enforcement measures have received strong support from various levels of society.
Head of the Cartenz Peace Public Relations Task Force AKBP Bayu Suseno said that the Cartenz 2023 Peace Operation Gakkum Task Force had arrested the fugitive JW alias NW who was involved in the murder case of Papuan women and child activist Michelle Kurisi in Lanny Jaya Regency. The arrest was based on the People Wanted List (DPO) letter number: DPO/12/X/Res.1.7/2023/Ditreskrimum dated 13 October 2023.
The security forces’ bravery in confronting KST was proven in the arrest of KST members involved in the murder of activist Michelle Kurisi. Terror acts like this not only target security forces, but also pose a serious threat to the safety of civilians who are not involved in the conflict. In this context, the authorities’ decisive action has received support as a critical step to protect the Papuan people.
Alliance for Democracy for Papua or ALDP, Latifah Anum Siregar also expressed the view that the armed conflict in Papua is increasingly widespread. This threat not only harms security, but also hinders development in the area. Armed conflicts that spread in various places often occur in the middle of public spaces so that civilians are the most victims.
Support for the authorities’ decisive action reflects the desire to create an environment conducive to the development and welfare of the Papuan people.
In taking action against KST Papua, it is also important to uphold human rights (HAM) in every step of law enforcement. National Police Chief Listyo Sigit Prabowo ensured that the ranks of the National Police’s Brimob Police Corps continue to uphold human rights when dealing with Armed Criminal Groups (KST Papua) in Papua.
The firm action taken by the authorities does not mean ignoring human rights, but maintaining a balance between enforcement and compliance with humanitarian norms.
Dalam seminggu terakhir, serangkaian tindakan brutal dan tidak manusiawi dilakukan oleh KST Papua, mencakup pembakaran sekolah, puskesmas, dan menelan korban tak berdosa. Meski di tengah teror ini, Tim gabungan TNI-Polri tetap teguh dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Papua.
Salah satu insiden paling mencengangkan dalam serangkaian kekejaman KST Papua adalah pembakaran Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 1 Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Sekolah, sebagai fasilitas umum untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, dihancurkan oleh tindakan tidak bertanggung jawab ini. Namun, di tengah keganasan ini, Tim gabungan TNI-Polri tetap fokus pada pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Meski menghadapi tantangan keamanan yang serius, Personel Satuan Tugas Pengaman perbatasan RI-PNG Sektor Utara, Yonif 122/TS, melibatkan diri dalam memberikan pelayanan kesehatan. Pos Kalibom di Kampung Kalibom Kabupaten Keerom, Papua, menjadi saksi kepedulian aparat keamanan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Danpos Yonif 112/TS Satgas Pamtas RI-PNG Sektor Utara mengatakan bahwa dengan berkolaborasi tenaga kesehatan dari Puskesmas dapat membantu pelayanan kesehatan dengan maksimal di setiap bulannya. Sekaligus pendekatan terhadap warga masyarakat di Kampung Kalibom. Selain memberikan pelayanan kesehatan, aparat juga mendistribusikan bubur kacang hijau, meningkatkan asupan gizi untuk anak-anak balita.
Dansatgas Pamtas RI-PNG Mayor Inf Diki Apriyadi menegaskan bahwa tugas pokok mereka tidak hanya terbatas pada menjaga teritorial, tetapi juga melibatkan upaya nyata untuk mengabdi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kegiatan ini bukan hanya simbolik, tetapi dilakukan dengan nyata, menciptakan dampak positif di tengah tekanan konflik yang berkepanjangan.
Kegiatan tersebut memberikan gambaran nyata tentang bagaimana aparat keamanan melibatkan diri dalam pelayanan masyarakat di tengah kondisi yang sulit. TNI – Polri juga menunjukkan keterlibatannya dalam sektor pendidikan. Mereka berkontribusi pada pembangunan masyarakat dengan memberikan dukungan di bidang pendidikan, menciptakan dampak jangka panjang untuk generasi mendatang.
Dukungan terhadap tindakan tegas aparat dalam memberantas KST di Papua tidak hanya tentang penindakan fisik semata, tetapi juga bagaimana semua pihak, dari pemerintah hingga masyarakat sipil, berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan. Pendekatan holistik ini menjadi kunci untuk menjamin Papua bebas dari ancaman KST, mengembangkan potensi pembangunan, dan menyelamatkan masyarakat dari ketidakpastian konflik bersenjata. Semua pihak diharapkan dapat bersatu untuk mendukung langkah-langkah tegas demi mencapai tujuan bersama: Papua yang damai, stabil, dan sejahtera.
In facing the KST Papua atrocities in Papua, support for TNI-Polri actions in providing the best service for the community is becoming increasingly important. They are not only security guards, but also pillars of humanity and prosperity in conflict-torn areas. In difficult circumstances, service and concern for the community are the steps that differentiate, creating positive stories amidst threatening terror.