By : Fernando Louis Kandani )*
The well-targeted development of Papua can have many very positive impacts on the entire community in the region nicknamed Bumi Cenderawasih, because residents will experience an increase in their standard of living and prosperity.
Therefore, because of the many and positive impacts of development that the community can feel if it is implemented on target, of course the Government of the Republic of Indonesia (RI) continues to strive for this only in the interests of the indigenous Papuan community (OAP).
If the standard of living of the Papuan people and their welfare increases, then equality will occur fairly and there will no longer be disparities in the country. So the vision of making Indonesia a developed country and welcoming a Golden Indonesia in 2045 is not impossible to achieve.
As an effort to ensure the realization of targeted development, the Jayapura Regional Government (Pemda) said that the Special Autonomy (Otsus) Program Budget Plan (RAP) was able to improve the welfare of the OAP community.
The main emphasis in every development policy in the region nicknamed Little Heaven that Fell to Earth is 3 things, namely on empowerment, affirmation and protection for Indigenous Papuans.
The entire Special Autonomy budget should be implemented in accordance with community welfare programs, whether in the education, health, economic empowerment and infrastructure sectors so as to make things easier for the community.
Everything must undergo good preparation and planning, even from the reporting stage from regional officials it must go through inspection first so that it really has a positive impact on residents.
Senada, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk juga menegaskan agar penyusunan perencanaan dan penganggaran harus menggunakan program skala prioritas. Oleh karenanya, sangat penting adanya perencanaan yang berkualitas dan tepat sasaran untuk mendorong terwujudnya pemerataan akses layanan pendidikan, kesehatan hingga pekerjaan bagi masyarakat.
Berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder terkait harus menyamakan persepsinya serta mampu menyatukan pandangan mengenai apa saja masalah yang menyangkut urusan pemerintahan dan juga pembangunan secara luas, sehingga beragam program pembangunan dapat selalu searah dan selaras dengan pembangunan pada tingkat nasional pula.
Membahas mengenai skala prioritas pembangunan di Bumi Cenderawasih, setidaknya terdapat beberapa poin penting seperti pemenuhan akan infrastruktur dasar dan pemerintahan serta penguatan aspek daya saing perekonomian khusus Orang Asli Papua (OAP).
Pemerintah berupaya untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar secara merata dan berkeadilan, kemudian memenuhi layanan pendidikan dan kesehatan secara bermutu, melakukan pengembangan komoditas unggulan berbasis kearifan lokal dan peningkatan daya saing, peningkatan keamanan dan ketertiban umum hingga pemenuhan dan peningkatan konektivitas wilayah.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku bahwa Pemerintah RI sangat ingin membangun Papua agar tidak lagi tertinggal dari daerah lain di Tanah Air.
Menjadi sangat penting, perspektif pembangunan yang terjadi di Bumi Cenderawasih menggunakan asas keadilan. Mereka juga merupakan salah satu bagian dari wilayah di Indonesia, sehingga jangan sampai menjadi nomor dua atau tidak menjadi prioritas.
Justru sebaliknya, karena Papua sangat membutuhkan kehadiran negara dalam upaya pemerataan dan pembangunan, maka saat ini pemerintah terus berfokus untuk mengejar ketertinggalan itu dengan mempercepat pembangunan di sana agar tidak lagi ada kesenjangan dengan daerah lain.
Untuk memastikan hal tersebut, pemerintah juga memastikan bahwa pembangunan di Papua terus melibatkan seluruh masyarakat adat dan juga terlaksana dengan tepat sasaran, memang bagi orang asli Papua (OAP).
Kebijakan pembangunan ekonomi di Papua jelas harus benar-benar tereksekusi dengan tepat sasaran. Bukan hanya itu, namun juga melibatkan semua kalangan, termasuk masyarakat setempat, OAP, masyarakat adat serta seluruh suku di sana harus terlibat dalam proses pembangunan.
Adanya keterlibatan tersebut berfungsi untuk menjamin terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Karena pemerintah memiliki berbagai kebijakan strategis yang memang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi, termasuk juga membuka lapangan pekerjaan sehingga menghadirkan ketahanan pangan di Bumi Cenderawasih.
How to determine all strategic programs must continue to involve and include many parties, especially the Papuan people themselves. This is because the main aim of the development program is none other than to improve the welfare of the local community itself and contribute to the national economy.
If Papua’s development occurs on target, then this will fully support economic growth, whether for individual people, their region or even have a national impact.
Development will also maintain the sovereignty of the country and provide a sense of security and comfort for the people of Papua, as a region that is integrally inseparable from the Republic of Indonesia.
The government’s accurate targeting of the Papua development program has had a very positive impact on the people because it will improve their standard of living and welfare, including growing the regional economy as well.
)* The author is a Papuan student living in Jakarta
