Oleh : Gani Permata*
Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto kembali membuat pernyataan kontroversial terkait pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kali ini ia mengatakan terjadi kebocoran anggaran sebesar 25 persen atau setara dengan Rp 500 triliun. Bocoran anggaran itu menurutnya dipicu perilaku korup yang menyasar proyek pembangunan saat ini.
“Saya hitung dan saya sudah tulis. Rata-rata, (berdasarkan) taksiran saya, 25 persen dari anggaran itu bocor,” kata Prabowo dalam HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), di Sports Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Pernyataan tersebut sontak menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Capres petahana Jokowi meminta Prabowo untuk membuktikannya. Jokowi bahkan menantang Prabowo melaporkan temuannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kalau memang bocor sampai 25 persen, laporkan ke KPK dengan bawa bukti dan fakta. Jangan asal,” kata Jokowi saat menghadiri perayaan Imlek Nasional di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.
Menurut Jokowi, anggaran negara melewati persetujuan semua fraksi di DPR. Sehingga semua yang sudah tanda tangan artinya telah menyetujui. Begitu pun dengan realisasi, ada pertanggungjawaban dan laporan yang juga sudah disetujui semua fraksi di DPR.
Pihak istana tidak banyak berkomentar mengenai hal ini. Melalui Staf Khusus Presiden, Ahmad Erani, mereka hanya meminta Prabowo menyebutkan secara jelas proyek yang disebutnya terjadi penggelembungan atau mark up, sehingga bisa diakukan pengecekan.
Turut membantah pernyataan Prabowo, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti mengatakan bahwa pelaksanaan anggaran di APBN dilakukan secara terpercaya, kredibel, dan profesional. Setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap APBN. Dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada tahun 2016 dan 2017.
Sementara itu Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily menduga kebocoran anggaran salah satunya disebabkan oleh ‘disembunyikannya’ dana di luar negeri. Menurut Ace, Prabowo tengah melanjutkan propaganda firehose of falsehood, mengingat nama Prabowo tercantum dalam Paradise Papers dan Sandi dalam Panama Papers.
Tak hanya Ace, Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf. Hasto Kristiyanto juga turut mengomentari pernyataan Prabowo. Hasto mengungkapkan bahwa isu kebocoran anggaran merupakan bahan kampanye Prabowo sejak 2014. Namun hingga kini tuduhan tersebut tidak pernah bisa dibuktikan.
Hal senada diungkapkan Direktur Riset Populi Center, Usep S. Ahyar. Ia menilai pernyataan Prabowo tidak berdasarkan data dan fakta yang jelas. Sehingga, pernyataan Prabowo dapat dikategorikan sebagai ocehan politis yang tak berdasar.
Di samping maraknya tanggapan mengenai pernyataan Prabowo soal kebocoran anggaran, respon Jokowi dalam menyikapi tudingan tersebut juga dinilai positif sebagian kalangan. Deputi Direktur Indonesian Legal Roundtabel (ILR), Erwin Natosmal Oemar mengatakan respon tersebut akan membuat beban pembuktian berpindah ke Prabowo. Dengan demikian, secara moral Prabowo bertanggung jawab kepada publik untuk membuat laporan yang serius ke KPK.
Namun, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade justru menilai tantangan Jokowi kepada Prabowo untuk melapor ke KPK terkait kebocoran anggaran tidaklah tepat. Pihaknya menilai KPK sudah memantau perihal kebocoran anggaran tanpa perlu Prabowo melapor. Hasil pemantauan tersebut dapat dilihat dari banyaknya kepala daerah dan aparat pemerintah membocorkan anggaran lewat korupsi.
Bagi kubu Prabowo-Sandi melemparkan pernyataan kontroverisal demi menarik perhatian publik bukanlah hal baru. Sudah berkali-kali pernyataan kontroversial dan bombastis dilemparkan tanpa disertai data yang valid apalagi solusi untuk mencegahnya. Isu kebocoran anggaran hingga Rp 500 triliun ini menambah panjang deretan hoax dan fitnah yang dilemparkan pasangan tersebut. Masyarakat tentu dapat menilai sendiri kelayakan sosok Prabowo-Sandi dalam memimpin negara. Apakah calon pemimpin yang kerap melakukan kebohongan dan terus menerus melakukan klarifikasi itu layak dipercaya? *Penulis adalah Mahasiswa Universitas Persada Indonesia
