By: Sabrina Natasya )*
The 2026 State Budget (APBN) is designed not merely as a fiscal document, but as a strategic instrument for realizing national development transformation. In the Plenary Session of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) held on July 24, 2025, Deputy Chairman of the DPR RI Budget Committee, Jazilul Fawaid, emphasized that the 2026 APBN is aimed at promoting food and energy sovereignty, as well as strengthening a productive and inclusive economy.
With the overarching theme of “Food and Energy Sovereignty and a Productive and Inclusive Economy,” the 2026 State Budget (APBN) is an integral part of the Government Work Plan (RKP), reflecting the country’s commitment to addressing global and domestic challenges. In the same forum, the House of Representatives Budget Agency and the government also agreed on the Macroeconomic Framework and Fiscal Policy Principles (KEM PPKF) as the basis for drafting the 2026 State Budget Bill and the Financial Note, which will be delivered by President Prabowo Subianto on August 15, 2025.
The government has set ambitious yet realistic development indicators. The national economic growth target is set at 5.20% to 5.80%, while the Gross National Product (GNI) per capita is targeted to reach USD 5,520. In the social sector, the government aims to reduce poverty to 6.5–7.5% and extreme poverty to nearly zero percent (0.0–0.5%). The Gini ratio, which reflects income inequality, will also be maintained at 0.377–0.380.
In the employment sector, the open unemployment rate is expected to decline to 4.44–4.96%, while formal job creation is expected to reach 37.95%. The Human Capital Index is targeted to reach 0.57, reflecting efforts to improve the quality of Indonesia’s human resources through education, health, and job training.
As a concrete manifestation of this vision, the government has established eight national development priorities. In addition to strengthening the Pancasila ideology and defense systems, special attention is being paid to accelerating infrastructure development, human resource development, downstreaming natural resource-based industries, and providing clean energy from geothermal energy.
The 2026 Macro Fiscal Posture demonstrates a cautious yet progressive approach. State revenue is targeted to reach 11.71–12.31% of Gross Domestic Product (GDP), consisting of taxes at 10.08–10.54%, Non-Tax State Revenue (PNBP) at 1.63–1.76%, and grants at around 0.002–0.003%. Meanwhile, state spending will be targeted at 14.19–14.83% of GDP, encompassing central government spending at 11.41–11.94% and regional transfers at 2.78–2.89%.
Dalam konteks pembiayaan, defisit anggaran dijaga di kisaran -2,48 hingga -2,53% dari PDB, mencerminkan upaya menjaga kesinambungan fiskal tanpa mengorbankan belanja produktif. Keseimbangan primer pun diperkirakan negatif ringan, yaitu -0,18 hingga -0,22%, menunjukkan beban utang yang masih terkendali.
Langkah-langkah penguatan fiskal pun disiapkan. Pemerintah akan mengoptimalkan insentif fiskal seperti tax holiday dan tax allowance untuk mendorong investasi strategis. PNBP juga akan ditata ulang agar tetap menjaga kualitas layanan publik, dengan tetap mengutamakan aksesibilitas dan keterjangkauan. Kebijakan pengembangan energi geothermal, sebagai energi baru dan terbarukan, akan menjadi prioritas dalam mendorong transisi energi berkelanjutan.
Salah satu komponen penting dalam pelaksanaan APBN adalah penguatan sektor kesehatan dan keamanan. Hal ini terlihat dari sinergi antara lembaga negara seperti Polda DIY dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dalam penyusunan rencana kerja tahun 2026. Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta menegaskan bahwa APBN merupakan instrumen utama pemerintah untuk melaksanakan prioritas nasional, termasuk di bidang keamanan publik.
Agung memberikan apresiasi atas kinerja Polda DIY dalam pengelolaan anggaran, khususnya pada semester I 2025. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari tata kelola anggaran yang akuntabel, transparan, dan berintegritas. Sementara itu, Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono menyatakan bahwa capaian ini adalah hasil nyata dari perencanaan berbasis data dan koordinasi lintas sektor yang solid. Kedua institusi menegaskan komitmen untuk terus memperkuat pelayanan publik melalui sinergi anggaran yang tepat sasaran.
Ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama dalam APBN 2026. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat sektor pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani (dengan target indeks kesejahteraan 0,7731), dan mendorong hilirisasi pertanian serta teknologi pangan. Dalam jangka panjang, langkah ini akan memperkuat ketahanan pangan nasional dan menekan ketergantungan impor.
Di sisi energi, kebijakan pengembangan energi bersih dan terbarukan akan dikedepankan, terutama energi geothermal yang memiliki potensi besar di Indonesia. Langkah ini tidak hanya selaras dengan upaya mitigasi perubahan iklim (dengan target penurunan intensitas emisi GRK sebesar 37,14%), tetapi juga mendukung diversifikasi sumber energi nasional.
Penyusunan APBN 2026 merupakan proses yang tidak hanya melibatkan kalkulasi fiskal, tetapi juga mencerminkan tekad bersama untuk membangun Indonesia yang lebih mandiri, sehat, sejahtera, dan produktif. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, DPR, serta dukungan masyarakat, visi besar dalam APBN 2026 dapat terwujud menjadi langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045.
In a world full of uncertainty and global challenges, the 2026 State Budget (APBN) presents a response to the need for sustainability, inclusion, and national resilience. Public health, food security, and economic productivity are not merely slogans, but concrete commitments to the nation’s development journey.
)* Observer of People’s Economy and MSMEs
