By: Martha Enumbi )*
Papua, a land rich in natural resources at the eastern tip of Indonesia, holds enormous potential but still faces fundamental challenges in energy access. Infrastructure disparities have long hampered the region’s growth. However, through the Village Electrification Program (Lisdes), the central government, through the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), and PT PLN (Persero), are demonstrating progressive steps to accelerate equitable electricity access to remote villages in Papua.
Access to electricity is not just about turning on the lights, but also a symbol of the state’s presence and social justice for all people. Through the Village Development Program (Lisdes), the government is targeting tens of thousands of villages, hamlets, and hamlets from Sabang to Merauke. The Minister of Energy and Mineral Resources, Bahlil Lahadalia, stated that more than 10,000 locations are being focused on national electrification, including Papua, which is a top priority.
In the Papuan context, electrification is not simply an infrastructure project, but also a recognition of the community’s fundamental right to reliable and sustainable energy. This effort also emphasizes an inclusive development orientation that does not marginalize communities in the 3T (frontier, outermost, and disadvantaged) regions. This is where the state’s role is tested, demonstrating its presence not only in urban centers but also in remote areas previously unconnected to electricity.
The Village Fund Program also encourages synergy between the central and regional governments. The Regent of the Yapen Islands, Benyamin Arisoy, viewed the electrification initiative as a genuine commitment from the government to the community. He explained that the availability of electricity would significantly assist the community in carrying out daily activities, from education and small businesses to basic healthcare services, which have been hampered by energy constraints.
Village electrification in Papua is also part of the national energy transition strategy. The development of new and renewable energy (EBT)-based power plants, such as solar power plants (PLTS), is integrated into the Village Development Program (Lisdes) to support clean and environmentally friendly energy security. Diksi Erfani Umar, General Manager of PT PLN (Persero)’s Papua and West Papua Regional Unit, stated that two villages in the Yapen Islands Regency will receive electricity from solar energy.
Tidak hanya dari sisi teknologi, keberhasilan program Lisdes di Papua juga ditentukan oleh ketepatan perencanaan dan ketegasan eksekusi. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa tidak boleh ada satu pun warga Papua yang hidup dalam kegelapan. Ia menekankan bahwa PLN akan memastikan setiap keluarga di desa terpencil pun harus mendapatkan hak yang sama untuk menikmati layanan listrik yang berkualitas.
Langkah konkret telah terlihat dengan telah hadirnya akses listrik di 36 desa di Papua sepanjang semester pertama 2025. Sebanyak 1.606 keluarga kini telah terhubung dengan listrik PLN, yang memberikan dampak besar dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Capaian ini menjadi pijakan penting dalam mengejar target elektrifikasi total di 4.310 lokasi dengan potensi lebih dari 280 ribu keluarga penerima manfaat di seluruh wilayah Papua.
Upaya elektrifikasi juga menyasar enam desa prioritas di Distrik Yapen Utara, yaitu Doreimanona, Tindaret, Sambrawai, Yobi, Kiriyou, dan Soromasen. Di wilayah tersebut, pembangunan infrastruktur kelistrikan dirancang untuk melayani sekitar 415 calon pelanggan. Strategi yang digunakan adalah perluasan jaringan listrik (grid) serta pemanfaatan teknologi PLTS dan SuperSUN di daerah yang tidak memungkinkan dijangkau jaringan utama.
Komitmen PLN tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik. Diksi Erfani Umar menyampaikan bahwa perusahaan telah menyiapkan langkah teknis dan akan berkoordinasi erat dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan program berjalan lancar dan selesai sesuai jadwal. Ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara cepat dan tepat.
Program Lisdes telah menunjukkan bahwa pembangunan Papua bukan sebatas retorika, melainkan realitas yang diwujudkan dengan kebijakan yang konkret. Energi yang selama ini menjadi kemewahan bagi sebagian masyarakat Papua, kini mulai menjelma menjadi kebutuhan dasar yang terpenuhi. Kehadiran listrik membawa serta perubahan sosial dan ekonomi. Anak-anak bisa belajar di malam hari, pelaku UMKM bisa mengembangkan usaha rumahan, dan layanan publik seperti sekolah dan puskesmas dapat beroperasi lebih optimal.
Penting juga dicatat bahwa pembangunan listrik desa di Papua membawa dampak psikologis positif. Ketika negara hadir dengan layanan dasar seperti listrik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun meningkat. Program ini bukan hanya memperkuat infrastruktur energi, tetapi juga memperkuat integrasi sosial dan nasionalisme warga di daerah terluar.
Dengan terus bergeraknya pembangunan infrastruktur listrik yang terintegrasi dengan energi bersih dan terbarukan, Papua kini menjadi bagian penting dalam peta besar keadilan energi Indonesia. Sinergi antara teknologi, kebijakan, dan masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah dan PLN telah menegaskan bahwa tidak ada satu jengkal pun wilayah Indonesia yang boleh tertinggal dari pembangunan.
The Village Development Program is not just a technical project, but part of a national mission. Papua is no longer just a region to be visited, but a focus for equitable prosperity. Energy is not a privilege, but a right for every citizen—and in Papua, that right is now being realized, as bright as the light that now illuminates the villages in the far east of the country.
)* The author is a student from Papua in Manado
